bidiktimes.com, BALIKPAPAN – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Balikpapan menyoroti keresahan masyarakat menyusul polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penggunaan surat keterangan pengganti ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam konteks persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPC PKB Kota Balikpapan, Michael Adams, menilai persoalan tersebut bukan sekadar perdebatan administratif, tetapi juga menyangkut persoalan konstitusi dan rasa keadilan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.

Menurut Adams, polemik tersebut telah memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Terlebih, pendidikan selama ini menjadi salah satu aspek penting yang diperjuangkan anak muda Indonesia untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.

Ia mengibaratkan persoalan keabsahan persyaratan pendidikan seperti pelaksanaan ibadah salat. Ketika wudu seseorang batal, maka salat yang dikerjakan juga menjadi tidak sah.

Analogi tersebut, menurutnya, menggambarkan pentingnya pemenuhan setiap persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adams menilai persoalan ini menjadi pukulan bagi bangsa, terutama bagi generasi muda yang selama ini berjuang menempuh pendidikan hingga memperoleh ijazah sebagai bukti formal kelulusan.

Sebab, ijazah tidak hanya menjadi tanda seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan, tetapi juga merupakan salah satu persyaratan penting untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja demi memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, Adams meminta DPR RI memberikan perhatian terhadap kegelisahan masyarakat, khususnya generasi muda yang mempertanyakan persoalan tersebut.

Menurutnya, DPR RI perlu merespons aspirasi publik dengan mengambil langkah-langkah konstitusional sesuai kewenangannya agar persoalan ini mendapatkan kejelasan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan.

"PKB Balikpapan memandang persoalan ini penting untuk disuarakan. Kami akan meminta perwakilan PKB di DPR RI agar turut menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat, terutama suara generasi muda," ujarnya.

Adams menegaskan, aspirasi masyarakat tersebut perlu mendapat ruang untuk disampaikan melalui lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, persoalan yang berkembang tidak hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional yang berlaku.

PKB Balikpapan berharap adanya kejelasan hukum dan kepastian dalam penerapan aturan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap terjaga.(rud)