Bidiktimes.com, BALIKPAPAN — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas masuknya Kota Balikpapan sebagai satu-satunya kota di Kalimantan dalam nominasi Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Apresiasi tersebut disampaikan Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Rabu (23/9/2026).

Fraksi Gerindra menilai masuknya Balikpapan dalam nominasi tersebut menjadi capaian yang patut diapresiasi sekaligus momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan investasi di Kota Balikpapan.

Menurut Fraksi Gerindra, pelayanan investasi harus terus diarahkan agar semakin cepat, transparan, serta mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

"Harapan kami, capaian ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat iklim usaha, dan memastikan investasi memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Kota Balikpapan," demikian disampaikan Fraksi Gerindra dalam pemandangan umumnya.

Fraksi Gerindra menilai peningkatan kualitas pelayanan investasi menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah.

Selain memperkuat kemudahan pelayanan, kepastian bagi pelaku usaha juga dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar investasi yang masuk tidak hanya memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Masuknya Balikpapan sebagai satu-satunya kota di Kalimantan dalam nominasi ALI 2026, menurut Fraksi Gerindra, juga dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan investasi.

Fraksi tersebut berharap capaian itu tidak berhenti pada penghargaan atau nominasi, tetapi menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat iklim usaha dan meningkatkan manfaat investasi bagi masyarakat.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah isu terkait Perubahan APBD 2026, mulai dari kepastian pendapatan transfer, kualitas belanja, pengelolaan SPAM, drainase, hingga pelayanan dasar, UMKM dan lingkungan. (rud)