Bidiktimes.com, BALIKPAPAN — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,6 miliar untuk pekerjaan pembangunan Pasar Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Persoalan tersebut mencuat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB menyebut adanya informasi mengenai kegiatan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang diduga telah dilaksanakan atau dikerjakan dengan menggunakan anggaran dalam jumlah cukup besar sebelum seluruh proses perencanaan dan penganggaran dibahas bersama Badan Anggaran DPRD.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, khususnya pembangunan Pasar Sepinggan.

Fraksi PKB menyebut pekerjaan tersebut menggunakan Dana Tanggap Darurat atau BTT sebesar Rp4,6 miliar dan selanjutnya akan dibayarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Informasi tersebut, menurut Fraksi PKB, diketahui ketika TAPD dan Badan Anggaran DPRD baru melaksanakan pembahasan. Kondisi itu kemudian menimbulkan pertanyaan di Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan.

Dalam pembahasan, anggaran BTT tersebut kemudian disebut dipangkas menjadi Rp3 miliar dengan alasan progres pekerjaan telah mencapai 46 persen.

Fraksi PKB meminta persoalan tersebut mendapatkan penjelasan secara menyeluruh. Menurut fraksi, penggunaan BTT memiliki peruntukan dan mekanisme tertentu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fraksi PKB juga merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang disebut mengatur penggunaan BTT untuk kondisi khusus dan luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta harus diketahui dan disetujui DPRD.

Fraksi PKB menilai transparansi dan penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut penting untuk memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai mekanisme dan dapat dipertanggungjawabkan. (rud)