bidiktimes.com, BALIKPAPAN — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota memberikan penjelasan lebih rinci terkait sejumlah persoalan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Catatan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Rabu (23/9/2026).

Fraksi Gerindra memahami bahwa perubahan APBD 2026 disusun dalam kondisi ruang fiskal yang lebih terbatas. Karena itu, penyesuaian anggaran dinilai perlu diarahkan pada program yang benar-benar mendukung pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kepastian pendapatan transfer. Fraksi Gerindra mencermati adanya tambahan pendapatan transfer sekitar Rp12,22 miliar.

Namun, di sisi lain, masih terdapat kurang bayar pendapatan transfer tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran Rp200 miliar lebih. Hingga kini, menurut Fraksi Gerindra, belum terdapat kejelasan mengenai waktu maupun mekanisme penyalurannya.

Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kesinambungan program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat.

Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian terkait penyelesaian hak fiskal daerah tersebut.

Selain pendapatan transfer, Fraksi Gerindra juga menyoroti kualitas belanja dan rasionalisasi anggaran dalam Perubahan APBD 2026.

Fraksi memahami langkah rasionalisasi, refocusing, dan realokasi yang dilakukan pemerintah sebagai konsekuensi dari keterbatasan ruang fiskal. Namun, efisiensi anggaran dinilai tidak semata-mata berarti mengurangi belanja.

"Efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan anggaran yang tersedia menghasilkan manfaat yang lebih besar," demikian sikap Fraksi Gerindra.

Fraksi meminta gambaran mengenai langkah pemerintah dalam mengawal program yang tetap menjadi prioritas agar dapat dilaksanakan tepat waktu, sesuai kemampuan fiskal, serta memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Isu air bersih juga menjadi salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.

Fraksi mencermati adanya peningkatan alokasi untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Di sisi lain, kondisi ketersediaan air baku masih menjadi perhatian masyarakat Kota Balikpapan. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota menjelaskan arah pemanfaatan tambahan anggaran SPAM tersebut.

Khususnya, anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat keandalan jaringan sekaligus meningkatkan ketahanan pelayanan air minum di tengah risiko keterbatasan air baku.

Fraksi juga meminta adanya indikator yang dapat mengukur sejauh mana investasi dalam sektor SPAM tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain air bersih, Fraksi Gerindra menyoroti penyesuaian alokasi pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Fraksi memahami penyesuaian tersebut sebagai bagian dari rasionalisasi anggaran. Namun, perlindungan masyarakat dari risiko banjir tetap dinilai sebagai kebutuhan penting bagi Kota Balikpapan.

Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan bagaimana target perlindungan kawasan rawan banjir tetap dapat dipertahankan setelah adanya penyesuaian alokasi anggaran.

Bagi Fraksi Gerindra, efisiensi anggaran harus tetap berjalan seiring dengan upaya perlindungan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat serapan anggaran.

Pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM dan pengelolaan lingkungan dinilai perlu tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran perubahan.

Khusus sektor UMKM, Fraksi Gerindra mendorong penguatan diarahkan pada akses pasar, peningkatan kapasitas usaha dan keberlanjutan pendapatan.

Sementara di sektor persampahan, pendekatan pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber dinilai perlu terus diperkuat.

Fraksi Gerindra menyatakan menempatkan tiga prinsip dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, yakni fiskal yang sehat, belanja yang berkualitas, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Fraksi berharap seluruh catatan dan permohonan penjelasan tersebut mendapatkan jawaban substantif dan terperinci dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk menjadi bahan pembahasan bersama pada tahapan selanjutnya. (rud)