detiktimes.com, BALIKPAPAN – Perjuangan DPRD Kota Balikpapan mengatasi kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai membuahkan hasil.

Kepastian itu diperoleh setelah jajaran DPRD Balikpapan bersama pihak terkait mendatangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas menyetujui adanya tambahan penyaluran BBM jenis Pertalite untuk Kota Balikpapan sebesar 1.200 kiloliter (KL) untuk kuota 2026.

Selain tambahan kuota, BPH Migas juga membuka sejumlah titik penyaluran baru untuk Pertalite. Sedikitnya lima SPBU disiapkan untuk mendukung penyaluran tambahan tersebut.

Dua SPBU di antaranya dijadwalkan mulai melayani penjualan Pertalite pada Sabtu (12/9/2026).

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan hasil tersebut menjadi langkah penting untuk menjawab keresahan masyarakat yang selama ini harus menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU.

“Alhamdulillah, perjuangan kita mulai membuahkan hasil. Kita datang langsung ke BPH Migas untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di Balikpapan, terutama persoalan antrean dan kebutuhan BBM masyarakat. Hari ini ada keputusan penambahan kuota Pertalite sebesar 1.200 KL,” ujar Taufik.

Menurut Taufik, persoalan BBM tidak cukup hanya diselesaikan dengan menambah pasokan. Pemerataan titik penyaluran juga menjadi bagian penting agar kendaraan tidak menumpuk di SPBU tertentu.

“Yang kita dorong bukan hanya penambahan kuota, tetapi juga bagaimana distribusinya bisa lebih merata. Dengan adanya tambahan titik penyaluran, kita berharap antrean panjang bisa berkurang dan masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM,” katanya.

Taufik menegaskan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan keputusan tersebut agar tambahan kuota benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami akan terus mengawal ini. Jangan sampai keputusan yang sudah disepakati berhenti di atas kertas. Harapan kita tambahan kuota dan pembukaan titik penyaluran ini benar-benar berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat Balikpapan,” tegasnya.

Tak hanya menyelesaikan persoalan kuota 2026, DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota juga mulai mempersiapkan kebutuhan BBM untuk 2027.

Taufik menyebut kuota BBM tahun depan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan pengajuan Pemerintah Kota Balikpapan.

Pembahasan terkait usulan kuota 2027 dijadwalkan dilakukan pada Desember 2026. Selanjutnya, keputusan BPH Migas diharapkan dapat diterapkan mulai Januari 2027.

Tidak hanya Pertalite, kebutuhan Bio Solar juga menjadi perhatian agar persoalan antrean dan keterbatasan pasokan yang selama ini dikeluhkan sopir angkutan dapat diminimalisir.

“Untuk 2027, kita juga akan mengawal pengajuan dari Pemerintah Kota Balikpapan. Pertalite dan Bio Solar harus dihitung berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan aktivitas ekonomi di Balikpapan. Jangan sampai kita kembali menghadapi persoalan yang sama,” jelas Taufik.

Selain tambahan kuota, upaya mengurai antrean BBM juga akan diperkuat dengan penambahan titik layanan.

Dalam waktu dekat, direncanakan terdapat lima unit SPBU tambahan yang dapat mendukung distribusi BBM di Kota Balikpapan.

Sejumlah SPBU juga direncanakan beroperasi selama 24 jam sehingga masyarakat memiliki pilihan waktu yang lebih luas untuk melakukan pengisian BBM.

Taufik menilai penambahan SPBU dan layanan 24 jam menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.

“Kalau titik penyalurannya bertambah, kemudian ada SPBU yang buka 24 jam, tentu beban di SPBU tertentu bisa berkurang. Ini yang kita harapkan. Masyarakat tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.

Diketahui, persoalan antrean BBM sebelumnya menjadi sorotan serius DPRD Balikpapan. Bahkan, persoalan tersebut telah dibahas melalui RDP bersama pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, Dinas Perhubungan, serta pengusaha dan sopir truk.

BPH Migas sebelumnya juga telah membahas rencana penambahan titik penyaluran Pertalite di sejumlah kawasan Balikpapan sebagai upaya mengurai antrean. (BPH Migas)

Dengan adanya tambahan kuota, pembukaan titik penyaluran baru, serta rencana penambahan SPBU, DPRD berharap persoalan BBM di Kota Balikpapan dapat segera masuk tahap penyelesaian.

“Ini bukan akhir perjuangan. Justru setelah keputusan ini keluar, pengawalan harus dilakukan sampai pelaksanaannya benar-benar berjalan. Target kita sederhana, BBM tersedia, distribusinya lancar, antrean berkurang, dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM,” pungkas Taufik. (rud)